Login E-learning

Selamat Datang Di Website Resmi SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO

Username:

Password:

security image



 



Komite Sekolah

SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH

SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO

PERIODE 2014 – 2017

Pelindung/Penasehat          :     Suharto, S.Pd.

                                               H. Andi Zainuddin

K e t u a                            :     Drs. Syamsul Bakhri, M.Si.

Wakil Ketua                      :     Lempeng

Sekretaris                         :     Hanaping, S.Pd.

Wakil Sekretaris                :     Adri, S.Pd., M.Si.

Bendahara                        :     Aris, S.Pd.

Wakil Bendahara               :     Andi Suharju Tannang, S.Pd., M.Pd.

Anggota                            :     1.  Ruslan Angka, S.Sos., S.Pd.

                                              2.  Syafruddin Menroja

                                              3.  Hj. Besse Panunju, S.Sos.

                                              4.  Yasser Arafat, S.Pd.

                                              5.  Ketua OSIS SMA Negeri 1 Maniangpajo (ex offico)

 

 

 

ANGGARAN DASAR KOMITE SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO

KABUPATEN WAJO

 

MUKADIMAH

Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Memang ada beberapa faktor yang memengaruhi mutu pendidikan, salah satunya adalah Peran masyarakat peduli pendidikan. Organisasi peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebetulnya sudah ada sejak dulu misalnya: POMG (Persatuan Orangtua  Murid dan Guru), BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan), sekarang diera reformasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal, organisasi peran masyarakat dalam pendidikan tingkat Kabupaten/Kota dinamakan Dewan Pendidikan, sedangkan di tingkat satuan pendidikan/sekolah dibentuk Komite Sekolah.

Komite Sekolah sendiri merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah, meskipun secara organisatoris antara Dewan Pendidikan tingkat kabupaten dengan komite sekolah tidak ada suatu ikatan apapun atu tidak mempunyai hubungan hierarkis, tetapi paling tidak sekali waktu dipertemukan untuk memecahkan masalah- masalah pendidikan baik yang ada ditingkat sekolah maupun yang ada ditingkat kabupaten/kota.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Bahwa pada hakekatnya pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sumber daya pendidikan berupa sarana, prasarana, dan dana sebagai pendukung dan penunjang pendidikan perlu digali dan diarahkan bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat guna kepentingan peningkatan mutu pendidikan.

Dihubungkannya dengan diberlakukannya otonomi daerah ialah adanya peningkatan peran serta pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam memikirkan, menggali, mengarahkan, dan menggerakan berbagai sumber daya yang ada pada pemerintah dan masyarakat guna menyumbangkan pemikiran di daerah perlu didukung oleh sebuah organisasi yang akan merupakan mitra sekolah. Organisasi yang dalam bentuk partisipasi orang tua dan masyarakat dapat dihimpun secara terorganisasi melalui suatu wadah yang disebut komite sekolah sebagai mitra sejajar dengan sekolah.

Dalam penyelenggaraannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. SMA Negeri 1 Maniangpajo Kabupaten Wajo adalah salah satu satuan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan maka SMA Negeri 1 Maniangpajo membentuk suatu lembaga yang mandiri, yang menjadi mitra sekolah, beranggotakan perwakilan orang tua/wali murid, komunitas sekolah dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang perduli terhadap pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai Komite Sekolah SMA Negeri 1 Maniangpajo Kabupaten Wajo.

Sebagai dasar acuan operasional kegiatan, maka komite sekolah menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite SMA Negeri 1 Maniangpajo Kabupaten Wajo.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Petunjuk dalam merealisasikan AD/ART tersebut

 

ANGGARAN DASAR
KOMITE SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO

 

BAB I
NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
NAMA

Organisasi ini bernama Komite Sekolah SMA Negeri 1 Maniangpajo Kabupaten Wajo disebut dalam Anggaran Dasar dengan istilah Komite Sekolah SMA Negeri 1 Maniangpajo.

 

Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN

Komite Sekolah berkedudukan di SMA Negeri 1 Maniangpajo dengan Sekretariat: Jalan Parepare No. 3 Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, Kode Pos 90952

 

BAB II
AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN

Pasal 3
AZAS

Komite Sekolah berazaskan Pancasila

 

Pasal 4
VISI

Menyesuaikan dengan visi sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal

 

Pasal 5
MISI

Menyesuaikan dengan misi sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal.

 

Pasal 6
TUJUAN

Menyesuaikan dengan tujuan sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal

 

Pasal 7
FUNGSI

Komite Sekolah berfungsi :

  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.
  4. Memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

1. Kebijakan dan program pendidikan:

2. Rencana angaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS):

3. Kriteria kinerja satuan pendidikan:

4. Kriteria tenaga kependiidkan;

5. Kriteria fasilitas pendidikan: dan

6. Hal- hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.

e.   Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemeratan pendidikan.

f.    Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.

g.   Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaran, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

 

Pasal 8
PERANAN

Komite Sekolah berperan  :

  1. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan.
  2. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilasi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  4. Mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan.

 

BAB III
KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9
KEANGGOTAAN

Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari :

1. Unsur Masyarakat dapat berasal dari :

  1. Pewakilan orang tua/wali peserta didik
  2. Tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/RK, ulama,budayawan, dll)
  3. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur untuk meningkatkan mutu pendidikan.
  4. Pejabat pemerintahan setempat (Lurah, Kepolisian, Koramil, dan Instansi lain)
  5. Dunia usaha/industri (Pengusaha Industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
  6. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
  7. Organisasi profesi tenaga pendidikan.
  8. Perwakilan alumni yang dewasa dan mandiri.

2. Unsur dewan guru, Lembaga penyelenggara pendidikan.

 

Pasal 10

KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan Komite Sekolah,

a.   Pengurus Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 13 orang dengan susunan sebagai berikut:

1.   2 orang Pelindung/Penasehat

2.   1 orang Ketua
3.   1 orang Wakil Ketua

4.   1 orang Sekretaris

5.   1 orang Wakil Sekretaris

6.   1 orang Bendahara

7.   1 orang Wakil Bendahara

8.   minimal 5 orang anggota

 

b.   Masa bakti Kepengurusan

Masa bakti kepengurusan komite sekolah selama 3 tahun dan Jabatan Ketua dapat diperpanjang  satu periode.

c.   Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah.

d.  Jika diperlukan dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

e.   Ketua bukan berasal dari kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo

2. Surat Keputusan Tentang Komite Sekolah

a.   Komite Sekolah di SK-kan oleh Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo

 

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota Komite Sekolah mempunyai hak :

      a.   Hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan

      b.   Hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan

      c.               Hak untuk mengikuti kegiatan baik formal maupun non formal.

2. Anggota berkewajiban untuk :
a. Mentaati semua ketentuan AD/ART
b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Komite Sekolah

 

BAB V
KEUANGAN
Pasal 12
SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan diperoleh dari :

  1. Pengutan/iuran dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau oran tua/walinya.
  3. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  4. Sumber lainnya yang sah.

Pasal 13
PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan Anggaran Komite Sekolah dana masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah digunakan untuk :

  1. Kegiatan–kegiatan yang didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada standard pendidikan nasional.
  2. Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana yang dimaksud pada point (1) diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
  3. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Komite Sekolah.
  4. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan, sesuai dengan sumber dana.
  5. Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomis.
  6. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan.
  7. Digunakan sesuai perencanaan yang dimaksud pada point. 1
  8. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
  9. Sekurang–kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari total dana pengutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pendidikan lingkungan hidup.
  10. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Komite Sekolah secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

 

Pasal 14
BIAYA PERSONALIA

Penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah digunakan untuk pendanaan tambahan biaya pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan guna pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

 

Pasal 15

DANA PENGEMBANGAN

  1. Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan yang terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan;
  2. Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika :
    1. Pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;
    2. Dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau
    3. Digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.
  3. Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk :
  1. Pendanaan investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan;
  2. Bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
  1. Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk :
    1. Dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung dan/atau ;
    2. Dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.
  2. Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
  3. Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan pendidikan;
  4. Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain;
  5. Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan satuan

pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik, tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.

 

BAB VI
MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 16
MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja diatur kemudian dalam bentuk tata laksana/pembagian tugas

 

 

 

 

 

Pasal 17
RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat terdiri dari :
1. Rapat Anggota
2. Rapat Kerja
3. Rapat Pleno
4. Rapat pengurus harian

 

BAB VII
PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 18

PERUBAHAN AD/ART

  1.    Keputusan perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila cukup alasaan yang kuat serta disetujui oleh anggota dalam rangka peningkatan efisiensi dan kewajiban usaha komite sekolah.
  2.    Perubahan AD/ART Komite sekolah dilakukan melalui Rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah yang hadir.

 

Pasal 19
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi komite sekolah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

 

Pasal 20

Apabila Komite Sekolah secara resmi dinyatakan bubar, maka seluruh asset organisasi komite sekolah dalam bentuk apapun diserahkan kepada satuan pendidikan yang akan digunakan untuk kepentingan kependidikan.

 

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 21

1.   Anggaran dasar komite sekolah berlaku sejak ditetapkan;

2.   Dengan berlakunya AD ini maka segala ketentuan yang terdahulu dengan sendirinya tidak berlaku.

3.   Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi komite sekolah ditentukan oleh niat baik, kerja keras yang tulus komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART

 

Ditetapkan di      :    Anabanua

Pada Tanggal    :    27 September 2014

 

Mengetahui:                                                           

Kepala SMAN 1 Maniangpajo,                             Ketua Komite SMAN 1 Maniangpajo

 

 

Hj. ANDI FATMAWATI, S.Pd., M.Si.                    Drs. SYAMSUL BAKHRI, M.Si.

NIP. 19690915 199401 2 001

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMITE SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO

KABUPATEN WAJO

 

BAB I
PEMILIHAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DAN PENGURUS
Pasal 1
SYARAT–SYARAT MENJADI ANGGOTA/PENGURUS KOMITE SEKOLAH

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan;
4. Menyatakan bersedia menjadi anggota komite sekolah secara tertulis;
5. Tidak menuntut imbalan (Honor);
6. Tidak cacat hukum.

 

Pasal 2
PEMILIHAN ANGGOTA

  1. Pemilihan anggota diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo
  2. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah gasal yang terdiri dari unsur guru, kepala sekolah, perwakilan orang tua peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, pemerhati pendidikan/alumni, tokoh masyarakat/tokoh agama, kalangan dunia usaha dan industri, pejabat pemerintah setempat, organisasi profesi tenaga kependidikan, dan unsur pengurus komite sekolah yang sudah ada;
  3. Panitia persiapan mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk majelis sekolah dan komite sekolah yang sudah ada) tentang komite sekolah menurut keputusan ini.
  4. Panitia persiapan bertugas menyusun kriteria calon anggota, menyeleksi serta menyusun nama-nama anggota, mengumumkan calon-calon anggota.
  5. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota berdasarkan suara terbanyak

 

Pasal 3
PEMILIHAN PENGURUS

  1. Pemilihan pengurus dilakukan dalam forum musyawarah anggota
  2. Pemilihan pengurus ditentukan dengan suara terbanyak
  3. Ketentuan lebih lanjut tentang proses pemilihan diatur dalam tata tertib tentang pemilihan pengurus.
  4. Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada kepala sekolah

 

Pasal 4
KOMPOSISI ANGGOTA PENGURUS

  1. Calon anggota komite sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota komite sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur, yakni unsur masyarakat dan unsur dewan guru SMA Negeri 1 Maniangpajo.
  2. Pengurus terdiri seorang Pelindung/Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan minimal 4 orang angggota
  3. Kepengurusan dipilih dari dan oleh anggota komite sekolah
  4. Pemilihan kepengurusan dilakukan dalam rapat forum musyawarah anggota yang dipimpin oleh salah satu anggota atas persetujuan anggota terpilih.

 

Pasal 5
Ayat 1
STRUKTUR KEPENGURUSAN

Struktur Kepengurusan Komite SMA Negeri 1 Maniangpajo Kabupaten Wajo Periode 2014-2017  adalah :

Pelindung/Penasehat          :     Suharto, S.Pd.

                                               H. Andi Zainuddin

K e t u a                            :     Drs. Syamsul Bakhri, M.Si.

Wakil Ketua                      :     Lempeng

Sekretaris                         :     Hanaping, S.Pd.

Wakil Sekretaris                :     Adri, S.Pd., M.Si.

Bendahara                        :     Aris, S.Pd.

Wakil Bendahara               :     Andi Suharju Tannang, S.Pd., M.Pd.

Anggota                            :     1.  Ruslan Angka, S.Sos., S.Pd.

                                              2.  Syafruddin Menroja

                                              3.  Hj. Besse Panunju, S.Sos.

                                              4.  Yasser Arafat, S.Pd.

                                              5.  Ketua OSIS SMA Negeri 1 Maniangpajo (ex offico)

 

Ayat 2
MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS

Keputusan pergantian pengurus dilakukan dalam rapat pleno anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50 % anggota yang hadir.

 

Ayat 3
PENGGANTIAN PENGURUS

a. Berakhirnya masa bakti
b. Meninggal dunia
c. Mengundurkan diri
d. Melanggar ketentuan organisasi

 

BAB II
RINCIAN TUGAS KOMITE SEKOLAH
Pasal 6

  1. Menyelenggarakan rapat rapat sesuai dengan program yang telah ditentukan;
  2. Menyusun program kerja bersama-sama dengan sekolah;
  3. Membantu merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan dasar filosofi lainnya bersama-sama pihak sekolah;
  4. Membantu merumuskan dan menetapkan program sekolah, serta RAPBS bersama-sama dengan pihak sekolah;
  5. Berperan serta kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah;
  6. Berperan serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, serta mengembangkan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala;
  7. Berperan serta dalam usaha peningkatan kesejahteraan sekolah, guru, staf tata usaha dan penjaga sekolah;
  8. Menetapkan standar pelayanan pengajaran dan pembelajaran sekolah bersama-sama dengan pihak sekolah;
  9. Mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik dalam bidang akademis (Nilai Ulangan Bulanan, UTS, dan ujian akhir sekolah) maupun bidang non akademis, seperti (akhlak dan budi pekerti luhur, bahasa, seni dan olah raga, kerajinan tangan, dan ketrampilan untuk hidup). Bersama-sama dengan pihak sekolah ;
  10. Menggali, menghimpun dan mengelola sumber dana dari masyarakat untuk mengembangkan dana abadi sekolah dan peningkatan mutu sekolah.
  11. Menghimpun dan mengelola saran, masukan, bahan pemikiran dan tenaga yang berasal dari masyarakat peduli pendidikan;
  12. Mengidentifikasi permasalahan dan pemecahannya bersama-sama pihak sekolah;
  13. Memberi otonomi professional kepada guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, bimbingan serta penilaian pendidikan;
  14. Memberi motivasi dan penghargaan kepada guru dan kepada seseorang yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
  15. Membangun kerjasama dengan pihak lain dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan;
  16. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan keuangan sekolah;
  17. Membuat laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanan tugas dan program kerja sekolah kepada warga sekolah dan stakeholder;
  18. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun lokal.
  19. Mengembangkan Budaya Sekolah dan Pendidikan Lingkungan Hidup

 

BAB III
MEKANISME RAPAT
Pasal 7

  1. Pengurus komite sekolah melaksanakan rapat kerja pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  2. Apabila dalam rapat pleno anggota jumlah anggota yang hadir belum mencapai quorum, maka dapat di tangguhkan selama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit.
  3. Apabila dalam tenggang waktu tersebut jumlah Anggota yang hadir belum juga memenuhi quorum, rapat di anggap syah dan dapat dilanjutkan.
  4. Keputusan dinyatakan syah jika disetujui lebih dari 50 % anggota yang hadir.

 

BAB IV
KERJASAMA
Pasal 8

  1. Pengurus komite sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka upaya pencapaian tujuan kerja program kerja komite sekolah atas sepengetahuan pihak kepala sekolah SMA Negeri 1 Maniangpajo.
  2. Pengurus komite sekolah memiliki hubungan tata kerja dengan sekolah lainnya, Camat Maniangpajo, organisasi profesi asosiasi dunia usaha dan industri dan kemasyarakatan dengan tetap harus memperhatikan dan mengedepankan ciri kemandirian demi menjaga kredibilitas Komite Sekolah.

 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

  1. Apabila dalam Anggaran Rumah Tangga ini terdapat ketentuan yang dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar.
  2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan di atur dan ditetapkan kemudian.
  3. Anggaran Rumah Tangga ini disesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing berdasarkan karakteristik, kondisi dan kemampuan sekolah.
  4. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

 

Ditetapkan di      :    Anabanua

Pada Tanggal    :    27 September 2014

 

Mengetahui:                                                           

Kepala SMAN 1 Maniangpajo,                             Ketua Komite SMAN 1 Maniangpajo

 

 

Hj. ANDI FATMAWATI, S.Pd., M.Si.                    Drs. SYAMSUL BAKHRI, M.Si.

NIP. 19690915 199401 2 001